Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

AMERIKA SERIKAT

1.Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis;
2.Sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau State;
3.Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum;
4.Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks and balances;
5.Negara-negara bagian mempunyai hak yang sama;
INGGRIS
1.Negara Kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom.
2.Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan untuk memerintah dan tidak tertulis.
3.Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.
4.Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan salah satu prinsip fundamental dari konstitusi.
5.Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana Menteri.
6. The Rule of Law, terdiri atas 3 prinsip :
a. Hukum yang dibuat oleh parlemen mempunyai supremasi absolut atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat;
b. Kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga negara biasa di depan pengadilan;
c. Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan oleh Parlemen. Negara Kesejahteraan (Welfare state) karena rakyatnya telah bersepakat bahwa mereka harus mempunyai standar-standar minimum dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial.
PERANCIS
1.Perancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik ke-4.
2.Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).
3.Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif di tangan Presiden dan yudisial di tangan Badan Kehakiman.
4.Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
5.Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden.
CHINA
Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi – provinsi, kabupaten, dan dasar – ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini. Sistem politik Cina mempercayakan pelaksanaan peraturan kepada berbagai struktur, meliputi birokrasi pemerintah, partai, dan militer dan sistem-sistem komunikasi. China adalah negara kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem demokrasi komunis. Kepala negara China adalah presiden sedangakn kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
JEPANG
Bentuk negara jepang itu Monarki konstitusional yang membatasi kekuasaan kaisar jepang, sistem pemerintahannya parlementer. Di jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur atau provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah tingkat bawah. Pemerintah daerah ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Sedangkan jabatan kaisar hanya sebagai seremonial belaka karena kedudukan kaisar diatur dalam UUD sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Kaisar hanya bertindak untuk urusan diplomatik. Untuk jabatan kepala pemerintahan  yaitu perdana menteri yang dipilih oleh Diet dari kalangan sendiri. Ada 3 badan pemerintahan di Jepang, yakni :
1.Legislatif atau bisa juga disebut Diet atau parlemen.
2.Eksekutif yang terdiri dari anggota kabinet.
3.Yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan hukum.
THAILAND

Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer, namun kepala negara (perdana menteri) di pilih oleh parlemen, tapi dia tidak harus dari anggota parlemen, tergantung pada siapa penguasa konstitusi. Kepala negara yang dipilih tidak harus yang paling sering berkampanye, tapi yang mendapatkan dukungan dari para pemimpin politik setempat.

BRUNEI DARUSALLAM

Bentuk negara brunei darussalam adalah kesultanan konstitusional. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kendatipun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat. Sultan yang menjadi kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan, menteri pertahanan, dan menteri keuangan. Sistem politik dan pemerintahan brunei darussalam menganut bentuk pemerintahan kerajaan mutlak monarki absolut yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan ahli sunnah wal’jama’ah dengan berdasarkan pada keadilan, amanah, dan kebebasan.

SINGAPURA

Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang pada awalnya merupakan negara bagian dari Negara Malaysia yang berbentuk serikat atau federal. Namun, setelah tanggal 9 Agustus 1965 melepaskan diri dari Negara Federasi Malaysia sehingga Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak mengatur pemerintahannya sendiri (Republik), dan sejak September 1965 bergabung dengan organisasi Persemakmuran Inggris. Presiden Singapura tidak mempunyai kekuatan riil (nyata). Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menterilah yang memegang kekuasaan secara nyata.

INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berideologi Pancasila dan mempunyai beraneka ragam suku dan agama.   Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut;
1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

4. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR.
a. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.
b. Majelis ini menetapkan UUD serta GBHN, mengangkat Kepala Negara (Presiden), dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).
c. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis.

5. Presiden ialah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR.

6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7. Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

8.Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s